Fraksi Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta agar pemindahan Ibu Kota Negara atau IKN ke Kalimantan Timur ditunda terlebih dahulu dalam Rapat Paripurna DPR Ke-24 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023.
Diketahui, saat ini Pemerintah sedang mengebut pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara sebagai pengganti Jakarta.
Adapun agenda dalam rapat paripurna tersebut adalah berkaitan dengan penyampaian pandangan fraksi atas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN Tahun Anggaran 2024.
Hadir pula Menteri Keuangan Sri Mulyani mewakili pemerintah di dalam rapat.
Dilansir dari Kompas.com, awalnya, perwakilan dari Partai Demokrat, Rizki Natakusumah menyampaikan pandangan Fraksi Demokrat.
Dalam salah satu poinnya, Rizki mengatakan Partai Demokrat meminta pemerintah untuk menunda terlebih dahulu kepindahan IKN.
Menurut dia, anggaran pembangunan untuk IKN bukan prioritas.
"Fraksi Partai Demokrat meminta pemerintah untuk terus mendorong terjadinya belanja negara yang memiliki multiplier effect.
Sehingga anggaran yang sifatnya non prioritas seperti IKN nusantara bisa ditunda," ujar Rizki, Selasa (23/5/2023).
Rizki menilai, anggaran belanja negara lebih baik difokuskan terlebih dahulu untuk stabilitas harga, kebutuhan pokok, dan energi.
11