Hadirnya Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur mendongkrak permintaan rumah naik hingga 70 persen.
Namun, sayang sejumlah pengembang yang tergabung dalam Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia ( Apersi ) mengeluhkan kendala perizinan dalam proses pembangunan.
Pembangunan perumahan, khususnya untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah ( MBR ) di Kaltim masih kurang lancar, disebabkan persoalan perizinan.
Hal itu diungkapkan Ketua DPD Apersi Kaltim, Sunarti Amrullah kepada media Balikpapan.
Ia menyebut, target pembangunan perumahan sebanyak 1.000 unit di wilayah Kaltim belum terealisasi karena terkendala perizinan di beberapa daerah.
Akibatnya pembangunan rumah hingga saat ini baru terealisasikan 60 persen dari target.
Sinergi pembangunan rumah untuk MBR belum terlaksana. Itupun kami masih menggunakan izin lama," beber Sunarti Amrullah pada pembukaan Rakerda DPD Apersi Kaltim di Platinum Hotel & Convention Hall Balikpapan, Rabu (27/9/2023).
Padahal, peminat perumahan semakin meningkat seiring dengan pembangunan IKN Nusantara Sepaku, Kalimantan Timur.
Bahkan, peningkatan mencapai angka 70 persen. Sementara, jumlah pengembang yang aktif sebanyak 67 pengembang perumahan.
"Peminatnya sangat besar seiring pertambahan penduduk. Rumah MBR sebenarnya sangat banyak dibutuhkan. Namun kami terbatas dengan regulasi perizinan,” bebernya.
Senada dengannya, Ketua Umum Apersi, Junaidi Abdillah mengatakan, kendala perizinan memang kerap menjadi tantangan.
"Kita minta stakeholder terutama perizinan, harus membantu program pemerintah dalam membangun rumah rakyat.
Memudahkan perizinan, pertanahan dan pembiayaan. Itu penting," tegasnya.(*)
Editor: vp02_Fz
2