Sidang Uji Materi Pemanfaatan Ganja Bagi Kesehatan, DPR Minta MK Tolak Permohonan Pemohon
5Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang perkara nomor 106/PUU-XVIII/2020 terkait permohonan uji materil UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap UU 1945. Agenda sidang yakni mendengar keterangan DPR dan Presiden.
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Taufik Basari yang mewakili pihak pembuat undang - undang meminta Majelis Hakim Konstitusi untuk menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
"Menolak permohonan pengujian para pemohon untuk seluruhnya, atau apabila yang mulia majelis hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil - adilnya," kata Taufik dalam sidang yang disiarkan daring di kanal Youtube Mahkamah Konstitusi, Selasa (10/8/2021).
Dalam uraiannya, DPR menilai bahwa tindak pidana narkotika telah berkembang menjadi transnasional, yakni dilakukan menggunakan modus operandi tinggi, teknologi canggih, hingga didukung organisasi luas.
Narkotika juga menimbulkan banyak keburukan dan korban, utamanya pada generasi muda. Narkotika dipandang sangat membahayakan kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara.
Selain itu, DPR juga menyebut bahwa pasal - pasal yang dimohonkan Pemohon, seperti Pasal 6 Ayat (1) huruf H, dan Pasal 8 ayat (1) UU 35/2009, bukan persoalan terkait konstitusionalitas yang jadi ranah persidangan MK.
Melainkan ketentuan dalam pasal tersebut lebih kepada persoalan kemanusiaan yang perlu dicarikan jalan keluarnya.
"Ketentuan pasal a quo yang dipermasalahkan dengan peristiwa yang didalilkan pemohon, bukan persoalan konstitusionalitas yang menjadi ranah Mahkamah Konstitusi, namun persoalan tersebut merupakan persoalan kemanusiaan yang harus dicarikan jalan keluarnya bagi pembentukan hukum ke depan," terang Taufik. Oleh karena itu, DPR mengatakan data - data yang dipaparkan para Pemohon lebih bermanfaat untuk dijadikan bahan revisi UU Narkotika yang kini sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2021. "Data - data yang diajukan pemohon dapat dijadikan bahan yang bermanfaat untuk revisi UU Narkotika dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021," terangnya.(*)
Baca berita terbaru di IG story: @tribunkaltim
Baca berita terbaru Lainnya di : https://kaltim.tribunnews.com/
Editor: Faizal Amir
#Sidang
#UjiMateri
#DPR